ads

» » Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap RAPBD TA 2017

Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap RAPBD TA 2017
RAKYATSUBANG.COM - Kamis (24/11/2016) Pukul 13.00 WIB Bertempat di Ruang Sidang DPRD dilaksanakan Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap RAPBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2017. 

Rapat Paripurna dihadiri oleh Plt. Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih SE, Ketua DPRD Kab. Subang Ir. Beni Rudiono, Wakil Ketua DPRD Hendra Purnawan, Wakil Ketua DPRD Agus Masykur, Para Perwakilan Muspida, Sekretaris Daerah Kab. Subang Drs. H. Abdurakhman, M.Si., Para Kepala SKPD. 
                       
Plt Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih SE dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dewan yang terhormat atas penyampaian pandangan umum melalui fraksi-fraksi terhadap pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017. 

Plt Bupati menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengenai menurunnya total pendapatan bila dibandingkan dengan tahun 2016. Bahwa pada perangkaan pendapatan tahun 2017 belum memasukkan dana perimbangan dari DAK tahun 2017, mengenai keseimbangan belanja langsung dan tidak langsung akan dibahas pada forum badan anggaran, 

RAPBD tidak memuat laporan aset, mengenai penyertaan modal tahun 2017 akan dibahas pada forum badan anggaran, sepakat bahwa APBD yang sudah ditetapkan oleh DPRD untuk diinformasikan kepada masyarakat, mengenai penggajian khusus bagi honorer K2 belum ada payung hukum berkaitan dengan penganggaran dan untuk selanjutnya akan dibahas pada forum badan anggaran. 

Jawaban Pandangan terhadap fraksi Partai Golongan Karya sepakat dengan fraksi golkar bahwa dengan SOTK baru menjadi tantangan bagi kita semua dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat tepat dan bermanfaat, berterima kasih agar seluruh elemen masyarakat subang menciptakan lingkungan yang bersih guna mewujudkan Kabupaten Subang meraih adipura kembali. 

Ke depan Kabupaten Subang mampu mewujudkan kabupaten yang berpredikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pelaksanaan pembangunan tidak ditunda-tunda karena berkaitan dengan masalah teknis serta rendahnya penyerapan anggaran Kabupaten Subang. 

Jawaban terhadap Fraksi partai Keadilan Sejahtera perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah untuk itu pada tahun 2017 perlu meningkatkatkan kerjasama dalam penagihan piutang pajak daerah yang macet, melakukan pendataan pajak daerah berbasis peta digital, memberikan reward bagi masyarakat pembayar pajak daerah dalam acara gebyar pajak daerah tahun 2017. 

Jawaban terhadap Fraksi Partai Demokrat sependapat dalam hal mengelola APBD diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, profesional, objektif dan akuntabel, sependapat bahwa pengalokasian anggaran terhadap SOTK baru dilakukan secara berkeadilan dan profesional, mengenai anggaran persiapan pilkada dan anggaran tunjangan kepada para guru ngaji akan dibahas pada forum badan anggaran. 

Jawaban Pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengenai komitmen ASN Kabupaten Subang untuk meningkatkan kinerja dan terus berupaya memotivasi ASN Kabupaten Subang. 

Mengenai Kesiapan ASN Kabupaten Subang untuk menjauhi penyimpangan dan menghindarkan diri dari KKN dilaksanakan untuk mengembalikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh ASN,  pada tahun 2017 tunjangan penghasilan pegawai mengalami kenaikan seratus persen  sebagaimana kesepakatan dalam kebijakan umum APBD 2017. Sepakat bahwa alokasi belanja langsung diprioritaskan kepada anggaran infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan, sebagaimana tercantum dalam 5 misi adipura. 

Jawaban pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa asumsi kenaikan pajak daerah meliputi kenaikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dampak dari adanya jalan tol cipali, meningkatnya kesadaran wajib pajak membayar pajak daerah, mengenai anggaran infrastruktur dibahas pada forum badan anggaran. Jawaban fraksi amanat pembangunan nasional mengenai langkah kongkrit pemerintah dalam upaya menarik kontribusi terhadap kegiatan ekploitasi panas bumi di tangkuban perahu dan ciater tetap akan menggunakan pendekatan regulatif, mengenai upaya efisiensi terhadap belanja langsung dan tidak langsung akan dibahas pada forum badan anggaran, mengenai keterlambatan realisasi APBD Tahun 2016 akan menjadi evaluasi kami untuk perbaikan ke depan mengenai pelebaran jalan terutama akses menuju interchange tol akan menjadi perhatian kami, dan tetap meningkatkan frekuensi pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan. 


Jawaban terhadap Fraksi Restorasi Nurani, mengucapkan terima kasih mengenai masukan terkait dengan isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semua unsur dalam pemerintah daerah agar bergerak secara sinergis dalam rangka menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, mengenai kegiatan untuk mendukung proses pembelanjaan mahasiswa utusan pemerintah Kabupaten Subang di Jerman agar segera direalisasikan, kepada SKPD terkait untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait dalam persyaratan dalam rangka realisasi kegiatan tersebut. Mengenai penyertaan modal terhadap BPR LPK akan dibahas pada forum badan anggaran. [HUMAS]

Follow @rakyatsubang

Rakyat Subang

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama