ads

» » Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar KUA PPAS Perubahan TA 2016

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar KUA PPAS Perubahan TA 2016
RAKYATSUBANG.COM - Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Subang, Rabu (28/9/2016) diselenggarakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Fraksi Terhadap Nota Pengantar KUA PPAS dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016. 

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Ir. Beni Rudiono, Wakil Ketua DPRD H. Agus Masykur, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Drs. H. Abdurachman, M.Si., Para Kepala SKPD.

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap Plt. Bupati Subang Sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Subang, meminta pemerintah daerah untuk terus konsisten dalam melaksanakan pembangunan untuk rakyat,  meminta penjelasan Plt. Bupati Subang terhadap kebijakan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat, apa yang dilakukan pemerintah daerah dengan adanya kebijakan DAU tertunda terutama dalam bidang pembangunan, meminta penjelasan kepala dinas dalam penyerapan anggaran.

Pandangan Fraksi Golkar menyampaikan Apresiasi pada Plt. Bupati Subang yang telah melakukan kinerja dengan baik, terkait penundaan DAU Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan kementerian keuangan agar berjalan lancar, semoga di Tahun 2017 Kabupaten Subang memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. 

Pandangan Fraksi PKS menyampaikan Apresiasi terhadap peningkatan anggaran pendapatan belanja daerah, mengapresiasi peningkatan PAD, penundaan DAU akan mengganggu kegiatan dan capaian program pemerintah daerah untuk itu meminta penjelasan dari pemerintah daerah, penundaan DAU diupayakan melaksanakan koordinasi dengan kementerian keuangan.

Pandangan Fraksi Partai Demokrat penundaan DAU sangat merugikan bagi kelancaran kegiatan pemerintah daerah, raiahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat seiring dengan keberadaan tol cipali. 

Pandangan Fraksi Partai Gerindra kebijakan penundaan DAU akan berpengaruh pada belanja pembangunan daerah terutama dalam masalah pengentasan kemisikinan, untuk itu pemerintah daerah harus mencari solusi dan jalan keluar. Pengelolaan keuangan wajib tertib azas dan taat aturan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa patut diberi ruang anggaran.

Pandangan Fraksi PKB, pemerintah daerah harus berkomitmen dalam mendukung pembangunan untuk rakyat, pemerintah daerah agar tetap fokus dalam menjalankan pemerintahan. Pandangan Fraksi Amanat Pembangunan Nasional  prinsip good government dan clean government wajib dilaksanakan dalam menjalankan dan mengelola anggaran daerah, penundaan DAU akibat dari lambatnya penyerapan anggaran, Plt. Bupati Subang agar memperhatikan penyerapan anggaran dan menjadi prioritas sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi. Pandangan Fraksi Restorasi Nurani Pemerintah Daerah harus melakukan kebijakan yang pro rakyat


Follow @rakyatsubang

Rakyat Subang

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama