Selasa, Oktober 06, 2015

Dalam Mencari Informasi Wartawan dan LSM Harus Sesuai Aturan

Dalam Mencari Informasi Wartawan dan LSM Harus Sesuai Aturan

RAKYATSUBANG.COM - Undan-udang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP) merupakan undang-undang yang mengatur informasi atau pemberian informasi kepada LSM, Pers dan masyarakat yang tertuang dalam Undang-undang no 14 Tahun 2008 tentang  keterbukaan informasi publik dan  Peraturan Bupati Subang no 16 tahun 2014 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Hal tersebut dibahas dalam sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik tahun anggaran 2015 bersama seluruh Sekertaris Kecamatan (Sekmat) selaku pembantu Pejabat Pembantu Informasi dan Dokumentasi (PPID) di ruang rapat bupati yang diselenggarakan oleh bagian Humas dan Protokol yang bekerja sama dengan Komisioner Komisi Informasi Peovinsi Jawa Barat, Selasa, 6/10/2015.

Sosialisi ini merupakan proses ketiga dari sosialisasi yang telah dilaksanakan yang sebelumnya diikuti oleh kepala Dinas dan Camat se-Kabupaten Subang.. Ada 6 pokok materi yang dibahas dalam soliasiasi tersebut, yaitu tentang fungsi, tugas dan apa saja yang harus disiapakan oleh pembantu PPID dalam memberikan informasi serta apa saja yang diatur dalam Perbub no 14 tahun 2014.

Ijang Faisal selaku pembicara dan perwakilan dari Komisioner Komisi Informasi Peovinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa ada 5 jenis informasi yang harus disampikan kepada peminta informasi, dan itu harus selalu tersedia.

"Jenis-jenis informasi yang harus tersedia diantaranya yaitu informasi berkala, baik itu susuanan kepengurusan kecamatan, program atau apapaun yang harus diinformasikan secara berkala, kedua informasi yang serta merta menyangkut apa yang dipinta, bentuk informasi yang setiap saat ada, kemudian yang dikucalikan, dan terakhir informasi berdasarkan permintaan." ungkapnya.

ijang juga menambahkan, dalam UU KIP juga diatur bagaimana peminta informasi  tidak serta merta harus langung diberikan infomasinya, tapi ada prosenya yaitu ada surat permohonan dari LSM atau lembaga yang bersangkutan disertai fotokopi identitas, kemudian peminta informasi juga harus mengluarkan biayaya sendiri bila ada biyay untuk proses fotocopy dll.

"Seberanya kita penyedia informasi tidak perlu riasu bila ada yang meminta informasi, contoh soal minta dana SPJ atau apapun, karena dalam UU ini diatur bagaimana prosenya, jadi bila ada peminta tapi tidak sesuai prosedur kita bisa menolaknya, dan nanti bila sesuai dengan prosedur tapi tetap disengketakan, maka kami Komisioner Komisi Informasi Peovinsi Jawa Barat juga akan ikut membantu bila memang tidak dapat dipecahkan ditingkat kabupaten.' imbuhnya.

Sementara itu ASDA I Drs. Cecep Supriatin yang menjadi pembicara tentang Perbub Bupati menyampaikan bahwa, ada 3 bentuk data informasi, yaitu informasi yang putih, hitam dan abu-abu.

"Ketika kita meberikan iformasi kita juga harus bisa memilih mana data yang putih, atau data yang harus diberikan, mana data yang abu-abu atau data yang harus dipertimbangkan atau masih dipertimbangkan, atau data hitam atau data yang tidak boleh diberikan, tapi dengan alasan atau dasar yang jelas, apakah itu masih dalam proses audit, atau belum terselesaikan. karana data yang masih diproses itu tidak bisa disampaikan kepada peminta informasi," ujarnya.

Cecep juga menjelaskan bahwa memang pada awalnya memang UU KIP ini seperti berat untuk dilaksanakan, namun apabila kita paham tentang peraturannya dan prosedur yang harus dilaksanakan, kita tidak akan was-was lagi dalam memberikan iformasi.

"Diharapkan semoga dengan sosialisasi ini sebgai bentuk pembenahan UU KIP kita bisa faham benar tentang sengketa publik yang mungkin akan kita hadapai, dan inget bahwa informasi yang 5 pokok yang tadi disampaikan harus selalu diperbaharui di websaite resmi subang yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Subang."pungkasnya. (humas)


Follow @rakyatsubang

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Dalam Mencari Informasi Wartawan dan LSM Harus Sesuai Aturan